KSP Tegaskan, Ulama Punya Tugas Penting Jelang Pemilu

JAKARTA - Menjelang Pemilu, 17 April 2019, para ulama punya peranan penting dan krusial, karena posisinya sebagai pemimpin umat, dan terutama ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang memimpin pesantren, yang ada di belakangnya ratusan hingga ribuan santri.

“Tugas ulama, para kiai dan masyayikh yang paling pokok adalah memandu umat agar tidak terombang ambing oleh berita-berita hoaks yang sekarang beredar dimana-mana, terutama melaui media sosial,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abd Rohim Ghazali, dalam acara ‘Rapat Pleno, Wirid Nasional, dan Tabligh Isra’Mi’raj 1440 H’ Forum Mujalasan Masyayikh Thoriqoh Mu’tabaroh, 2-3 April 2019 di Wisma PHI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Ada kalangan yang mengumpamakan Pemilu seperti Perang Badar, perang yang menentukan eksis atau tidaknya umat Islam di muka bumi. Ini sangat berbahaya karena jika Pemilu seumpama perang, maka dalam meraih kemenangan, segala taktik yang dibolehkan dalam perang akan dilakukan seperti tipu daya, hembusan fitnah, kabar bohong, dan lain-lain yang bertujuan untuk memperdaya lawan.

“Padahal Pemilu adalah arena kompetisi politik yang kita jalankan lima tahun sekali, yang harus kita lakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan fair play seperti dalam arena kompetisi olah raga. Jika ada yang tidak fair, memakai doping misalnya, bisa didiskualifikasi” papar Abd Rohim Ghazali.

Tugas ulama yang lain, menurut Rohim, adalah memfungsikan dirinya sebagai ‘waratsatul anbiya’ (pewaris para Nabi). Apa tugas Nabi? Ditegaskan dalam al-Quran, ‘wama arsalnaaka illa rahmatan lil ‘alamin’, untuk memberi rahmat pada alam semesta. Memberi rasa nyaman, rasa damai, dan bahagia, bukan hanya kepada sesama Muslim, tapi kepada seluruh umat manusia, dan bahkan kepada semua makhluk termasuk bebatuan, gunung, air, hutan, dan semuanya, tidak boleh dirusak, dibakar, dan diperlakukan dengan semena-mena. Jika alam diperlakukan secara semena-mena maka yang akan terjadi kemudian adalah bencana.

Islam Wasathiyah

Untuk mengembangkan Islam yang rahmatan lil ‘alamin, Presiden Joko Widodo dalam banyak kesempatan menganjurkan kepada para ulama dan pemimpin umat untuk menampilkan Islam wasathiyah, Islam tengahan, Islam yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, tawashut (jalan tengah) –tidak terlalu ke kanan atau ke kiri, tasamuh -menghormati perbedaan dan keragaman, dan qudwah -selalu beriniatif dan memberikan contoh untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik dan konstruktif.

Kita harus menyadari bahwa sekarang ini memasuki era gelombang Islamisasi yang luar biasa. Gelombang ini tidak hanya terjadi di Indonesia yang memang berpenduduk Muslim terbesar, tapi juga terjadi di negara-negara lain di dunia, termasuk di Amerika dan Eropa. Yang harus kita lakukan adalah bukan melawan gelombang ini, tapi mengendalikannya agar tidak mengarah pada ektremisme, agar tidak menjadi gerakan radikal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam wasathiyah. Maka, pada saat terjadi gerakan 212, kita tidak bisa melawan gelombang gerakan itu, yang mungkin bisa dilakukan adalah mengendalikannya.

“Presiden ikut hadir dalam acara 212 untuk meredam suasana akan tidak menjadi gerakan radikal yang destruktif bagi sendi-sendi kehidupan sosial kita,” tandas Abd Rohim Ghazali

Melanjutkan Pembangunan

Selain Rohim, hadir memberikan ceramah pada acara ‘Rapat Pleno, Wirid Nasional, dan Tabligh Isra’Mi’raj 1440 H’ ini yakni Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan, Mayor Jenderal TNI (purn) Saurip Kadi yang memaparkan sejumlah keberhasilan Presiden Jokowi dalam pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan yang menurutnya tidak dipahami oleh calon presiden Prabowo Subiyanto.

Presiden Jokowi adalah tokoh sipil yang pemberani tanpa menonjolkan keberanian-keberaniannya. Diam-diam, tahu-tahu Freeport diambil alih, diam-diam (Blok) Rokan diambil, blok Mahakam direbut, Petral dibubarkan. “Ini hanya bisa dilakukan oleh presiden pemberani seperti Jokowi,” urai Saurip Kadi.

Selain pemberani, menurut Saurip, kelebihan Jokowi adalah tidak terkait dengan korupsi masa lalu. Terus terang, kata dia, semua kita yang tua-tua ini, terutama para pejabat, termasuk saya yang pernah menjadi pejabat militer (sambal menunjuk dirinya) parti pernah korupsi. “Ya, terus terang saja,” tandas Saurip. “Tapi saya tidak larut dalam korupsi, saya berusaha melakukan reformasi dari dalam walaupun tidak disukai pimpinan,” lanjutnya.

Dalam menghadapi Pemilu, Saurip Kadi memimta kepada ulama untuk ikut serta membantu Presiden Jokowi agar bisa melanjutkan pembangunan. Menurutnya, Jokowi adalah presiden rakyat, yang tidak pernah merampas sejengkal pun tanah rakyat. Malah beliaulah yang getol membagi-bagi sertifikat tanah rakyat. Agar rakyat punya kuasa terhadap tanah yang dimilinya. Agar rakyat ikut menguasai dan memanfaatkan alat-alat produksi dengan sebaik-baiknya.

Menjawab pertanyaan tentang isu tenaga kerja asing yang menyerbu Indonesia, Saurip mengatakan bahwa, tenaga asing itu datang karena kita mendatangkan investasi, bukan ujug-ujug datang. Wajar dong kalau investor datang dengan melibatkan tenaga kerja dari negaranya. Yang penting, kata  dia, semua terkendali, tidak melanggar undang-undang, dan jumlahnya masih dalam batas-batas yang wajar. Dibandingkan dengan tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri, masih sangat kecil sekali, apalagi jika dibandingkan dengan seluruh tenaga kerja Indonesia, jumlah tenaga kerja asing itu hanya nol koma nol sekian persen, jauh dari satu persen. Jauh sekali jika kita bandingkan dengan tenaga kerja asing di Malaysia, apalagi di Singapura.