DPR melaksanakan rapat paripurna untuk membicarakan RUU Penagihan Aset

Bagikan Sekarang :


SEPUTAR KABINET - DPR RI direncanakan menggelar Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 untuk mendalami lebih lanjut Rancangan Undang-Undang mengenai Penagihan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis.

Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pukul 09.30 WIB.

"Agenda: Diskusi tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU Penagihan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," demikian dicatat dalam agenda rapat paripurna yang diambil dari laman resmi DPR.


Adapun diskusi tingkat I RUU Penagihan Aset rampung pada Rabu 18 November 2026. Dalam rapat kerja dengan pemerintah tersebut, Komisi III DPR menyetujui RUU ini dilanjutkan ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan akhir.

Persetujuan diambil setelah setiap fraksi partai politik menyampaikan pandangan terkait RUU Penagihan Aset serta laporan proses diskusi RUU dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Habiburokhman menjelaskan panitia kerja (panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), yang terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Dia menyampaikan bahwa setidaknya terdapat sepuluh poin utama yang dibahas dalam RUU Penagihan Aset.

Poin-poin penting dalam pembahasan RUU ini antara lain akan mengatur tentang kejahatan penipuan atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi dan berdampak pada banyak orang.

"Seperti investasi fiktif, perdagangan saham fiktif yang memiliki banyak korban yang mendambakan keadilan," ujar Habiburokhman.

Selain itu, dia menambahkan bahwa RUU tersebut juga menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

RUU ini mengatur tanggung jawab dan wewenang pengelolaan aset terkait tindakan kriminal yang dilakukan oleh lembaga yang berkompeten dalam pengelolaan aset secara profesional dan transparan, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tersebut, pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej juga menyampaikan pandangannya mengenai persetujuan RUU Penagihan Aset.***

Tags , , , ,
Category Politik,

Comments

We love comments

Comments